Sistem Pemerintahan Orde Lama

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA ORDE LAMA 

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahkan ia bertindak sebagai pemimpin besar revolusi

B.Tujuan Masalah

Dalam penulisan ini di harapkan agar kita mahasiswa yang merupakan bagian generasi penerus bangsa selanjutnya harus mempelajari dan mengetahui tentang sejarah / peristiwa- peristiwa yang terjadi pada orde lama,sehingga kita dapat mengerti tentang sejarah orde lama.

C.Rumusan Masalah

Bagaimana sejarah orde lama di indonesia, kekuasaan politik, konfigurasi politik dan system pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada masa Orde lama,dan mengapa orde lama berakhir,…?

BAB II

PEMBAHASAN

I. SEJARAH ORDE LAMA

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968,Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiaden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Karena pada dasarnya Sistem ekonomi  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Todaro dalam Sirojuzilam, 2008). Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual dan dilakukan secara merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

II. SISTEM PEMERITAHAN ORDE LAMA

system pemerintahan yang terjadi pada orde lama diantaranya sebagai berikut :

a.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Akar Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pelajaran sejarah juga pasti membahas tentang sistem pemerintahan orde lama ini. Seolah menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat berada pada masa-masa kelam. Saat keadaan politik dan sosial di Indonesia belum stabil. Pembahasan tentang sistem pemerintahan orde lama ini akan cukup menarik untuk diikuti.Tahun 1945 adalah tahun paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diraih pada tahun itu. Bebas dari pengaruh penjajah untuk kemudian mulai menata segala sesuatunya sendiri. Masa-masa itulah yang dikenal dengan istilah orde lama. Tidak salah jika sistem pemerintahan orde lama disebut-sebut sebagai awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia.

Pada masa orde lama inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memroklamirkan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Bahwa sistem pemerintahan orde lama ini adalah akar dari semua sistem pemerintahan yang saat ini berlaku.

Sietem pemerintahan orde lama adalah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan orde lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Berakhirnya sistem pemerintahan orde lama berganti dengan sistem pemerintahan orde baru. Penamaan orde baru merupakan nama yang diberikan oleh Soeharto yang berkuasa pada era orde baru. Soekarno sendiri tidak begitu suka dengan sebutan “orde lama” untuk era kepemimpinannya. Ia lebih suka menyebut eranya dengan sebutan “orde revolusi”.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan merebut kemerdekaan, tantangan selanjutnya adalah mengatur negara ini dengan sistem yang sesuai.Dan sistem pemerintahan orde baru adalah sistem pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.Meskipun sistem pemerintahan orde lama dianggap banyak melakukan trial and error terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Namun, pengaruh dari sistem pemerintahan tersebut sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Hingga akhirnya Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahahan beberapa kali untuk mencari sistem paling sesuai. Mencocokkan banyaknya sistem pemerintahan dengan keadaan Indonesia saat itu benar-benar sulit. Kestabilan di semua lini menjadi hal yang tarus dicari bahkan hingga kini. Entah itu sistem pemerintahan orde baru apalagi reformasi. Semuanya seolah belum begitu "menunjukkan giginya". Masih bungkam, atau sama sekali takpunya gigi?Tokoh dari sistem pemerintahan orde lama yang dimiliki Indonesia adalah siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan segenap pemikiran, kepintaran, dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai "membangun badan" negara ini. Di luar tanggapan masyarakat, apakah beliau berhasil atau tidak.

b.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Indonesia Era Soekarno

Selama pemerintahan Soekarno, pernah diterapkan beberapa sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian, sistem pemerintahan presidensial diganti dengan betuk pemerintahan parlementer. Juga pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Semua sistem tersebut pada dasarnya terangkum dalam istilah sistem pemerintahan orde lama. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan orde lama yang pertama kali diterapkan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia. Namun, sistem ini hanya berjalan kurang lebih selama tiga bulan. Perubahan sistem presidensial terjadi karena adanya penyimpangan terhadap UUD 1945. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan negara terfokus kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan orde lama ini tidak menggunakan teori pemisahan negara seperti yang ada di dalam trias politica yang dirancang Montesquieu. Jadi, dalam sistem ini, tidak ada lembaga pemegang supremasi tertinggi. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang masa kepemimpinannya ditentukan oleh konstitusi.

c. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia

Sistem pemerintahan parlementer juga pernah dianut Indonesia pada sistem pemerintahan orde lama. Namun, sistem parlementer yang digunakan masih parlementer semu (quasy parlemenary). Pemerintahan parlementer lahir atas dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1950. Sutan Syahrir merupakan perdana menteri pertama di dalam sistem pemerintahan ini. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan orde lama yang menjadikan posisi parlemen memiliki peranan penting di dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang untuk mengangkat perdana menteri. Selain itu, parlemen bisa menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan tersebut.

d. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

Indonesia, dalam sistem pemerintahan orde lama pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Namun, sistem pemerintahan demokrasi tersebut juga masih bersifat semu. Ini dikarenakan jalannya sistem demokrasi tidak sepenuhnya dilakukan. Sistem pemerintahan demokrasi yang pernah diterapkan adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi didasarkan pada UUD 1950 yang menggantikan konsitusi RIS 1949. Saat itu, sebenarnya masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer kabinet. Namun, sistem parlementer kabinet itu pun menggunakan cara demokrasi liberal yang masih semu. Sistem pemerintahan orde lama tersebut  Hal ini bisa dilihat dari beberapa ciri. Misalnya, pemilihan perdana menteri yang diangkat oleh presiden. Presiden juga mempunyai wewenang untuk membubarkan lembaga DPR. Kedudukan presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga pemerintahan mana pun. Jika dilihat seperti itu, sistem pemerintahan orde lama terkesan otoriter.

Pada 1959 hingga 1966, Soekarno mengenalkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kedudukan presiden pada sistem ini makin kuat. Ia memiliki kekuasaan yang mutlak. Presiden  bisa dijadikan alat untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang dianggap menghalanginya. Kebebasan berpendapat dan kegiatan partai politik sangat dibatasi. Sistem demokrasi terpimpin ini juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan orde lama. Belajar dari trial and error-nya sistem pemerintahan masa orde lama harusnya menjadikan Indonesia lebih tahu sistem apa yang harus diterapkan. Sayangnya, pada masa orde baru pun, banyak sekali terjadi gejolak karena tidak sesuainya sistem pemerintahan yang diterapkan.

Namun, pada era reformasi ini, kondisi sistem pemerintahan Indonesia sepertinya makin membaik dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Sebuah sistem yang bagaimanapun lahir dari sistem pemerintahan orde lama yang terjadi jauh sebelumnya. Semua ini tidak lepas dari proses belajar sejak diberlakukannya berbagai sistem pemerintahan  orde lama. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari orde lamalah bangsa kita mulai cerdas dan membangun tatanan pemerintahan yang lebih baik.  Baik atau buruknya nilai rasa yang dimiliki ketika membicarakan sistem pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan tersebut nyatanya ikut mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang mampu berdiri hingga sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri jika Soekarno, bagaimanapun keadaannya, adalah sosok pemikir hebat yang berani mengambil risiko.

III. PERKEMBANGAN KEKUASAAN POLITIK DI INDONESIA MASA ORDE LAMA

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.

Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.

Landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT).

IV. KONFIGURASI POLITIK ERA ORDE LAMA

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit.

Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “Trial and Error” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”.

Berbagai “Experiment” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “excessive” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).[6]

Sistem “Trial and Error” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa:

        · Gerakan separatis pada tahun 1957

        · Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi.

Pada masa ini juga terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini:

•             1950-1951 - Kabinet Natsir

•             1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

•             1952-1953 - Kabinet Wilopo

•             1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

•             1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

•             1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

•             1957-1959 - Kabinet Djuanda

V. BERAKHIRNYA ORDE LAMA

Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;

1.adanya konsep difungsi ABRI

2.pengutamaan golongan karya

3.manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif

4.diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat
5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang

(flating mass)

6.karal kehidupan pers

Konsep diafungsiABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bhakan menjadi semacam KEWAJIBAN JIKALAU MILITER BERPARTISIPASI DI BIDANG POLITIK PENERAPAN , konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.

VI.Kelebihan Dan Kelemahan system Pemerintah Orde Lama :    

a.kelebihan :

1.presiden dan menteri selama masa jabatan nya tidak dapat di jatuhkan DPR

2.pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak di banyangi krisis cabinet.

3.presiden tidak dapat memberlakukan dan membubarkan DPR

b. kelemahan :

1.adanya kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden

2.sering terjadinya penggantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden

3.pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang berpengaruh

4.pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem politik di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sistem pemerintahn presidensial yang diberlakukan pada sistem pemerintahan negara Indonesia serta demokrasi sebagai alatnya, di mana esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, toh masih terdapat banyak intrik dan skandal di dalamnya. Ada begitu banyak defiasi dan kebobrokan yang terjadi dalam kekuasaan eksekutif pada negara Indonesia dari waktu ke waktu.

Masa orde lama adalah masa dimana bangsa Indonesia mencari jati diri sebagai bangsa yang berdaulat.Pada masa orde lama banyak terjadi penyimpangan yang berlawanan dengan pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tetapi hal ini bukanlah sebatas renungan belaka ataupun sebuah sejarah yang pernah kita lewati. Segala hal yang telah terjadi pada kekuasaan eksekutif pada masa orde lama hendaknya menjadi pembelajaran politik bagi kekuasaan eksekutif pada era reformasi sekarang ini.

Masyarakat Indonesia membutuhkan kekuasaan politik yang menjalankan tugas fungsi, dan perannya dengan baik, bukan kekuasaan poltik yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dituntut adanya atensi pada setiap kekuasaan dalam ajaran trias politika untuk dapat menjalankan checks and balances sebagaimana mestinya, sehingga dari waktu ke waktu kekuasaan poltik di Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern, menjaga relevansinnya dengan kehidupan modern, sertra mengadakan transformasi politik ke arah yang lebih baik.